BMW dan MINI: Lima Kendaraan Inovatif yang Siap Meriahkan Art Jakarta 2026
Jumat, Oktober 02, 2026
![]() |
Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta. |
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan putusan, Mahkamah menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SLTA.
Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Namun, hasil tersebut tidak berarti MK menyatakan Gibran lolos verifikasi pendidikan. Yang diputus adalah permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Dalam pemeriksaan perkara, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang secara meyakinkan membuktikan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah atas atau sederajat.
Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta keterangan yang disampaikan selama persidangan. Dari pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan adanya bukti kelulusan pendidikan luar negeri yang dipersoalkan.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah certificate of attendance. Dokumen tersebut digunakan dalam rangka penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Menurut pertimbangan MK, certificate of attendance dan dokumen pendukung lainnya seperti academic records serta explanation of grades tidak menerangkan bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut lebih menunjukkan kehadiran dan catatan selama proses pembelajaran.
Karena itu, Mahkamah membedakan dokumen yang menunjukkan proses mengikuti pendidikan dengan bukti resmi kelulusan yang menerangkan seseorang telah menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan.
Meski tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma luar negeri yang dipersoalkan, MK menyatakan temuan tersebut tidak dapat digunakan untuk langsung membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Mahkamah menilai status Gibran sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024 telah berakhir ketika ia dilantik dan diambil sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Karena itu, perkara tersebut tidak lagi sepenuhnya tepat ditempatkan sebagai sengketa hasil pemilu setelah tahapan Pemilu Presiden 2024 berakhir.
Dalam pertimbangan mengenai kewenangan, Mahkamah menyatakan secara formal tetap dapat memeriksa objek perkara yang diajukan para pemohon.
MK juga merujuk pada asas ius curia novit, yakni prinsip bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara hanya dengan alasan hukum yang digunakan dianggap tidak ada atau kurang jelas.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa prinsip tersebut menjadi salah satu dasar Mahkamah dalam menggali persoalan yang diajukan hingga menghasilkan putusan.
Para pemohon mempersoalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran.
Mereka mendalilkan surat tersebut memiliki persoalan administratif karena tidak disertai dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma sebagaimana yang mereka anggap diperlukan.
Setelah memeriksa bukti yang tersedia, MK menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah atau diploma luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan yang setara dengan SLTA.
Selain persoalan dokumen pendidikan, Mahkamah memberikan perhatian besar pada kedudukan hukum para pemohon. Pemohon terdiri atas organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan sejumlah warga negara.
Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena para pemohon bukan pasangan calon pada Pemilu Presiden 2024, MK menyatakan mereka tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut dalam rezim PHPU.
Dalam amar putusan, Ketua MK Suhartoyo menyatakan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum dikabulkan. Untuk pokok permohonan, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak membatalkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Hasil itu juga tidak dapat diartikan sebagai putusan yang menyatakan seluruh persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran telah dinyatakan sah oleh MK.
Permohonan ini diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, serta sejumlah pemohon perseorangan.
Para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka berpendapat persyaratan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat wajib dipenuhi oleh setiap calon presiden dan wakil presiden.
Permohonan tersebut kemudian diperiksa melalui rangkaian persidangan yang menghadirkan keterangan pihak-pihak terkait serta berbagai dokumen sebagai alat bukti.
Putusan Mahkamah memiliki dua bagian penting. Pertama, dalam pertimbangan hukum, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setara SLTA.
Kedua, dalam hasil akhirnya, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Karena alasan tersebut, MK tidak mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran.
Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak mengubah status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mahkamah menempatkan persoalan syarat pendidikan dan persoalan kewenangan lembaga pada konteks hukum yang berbeda. Dengan demikian, tidak ditemukannya bukti ijazah setara SLTA dalam perkara ini tidak sama dengan putusan MK yang menyatakan Gibran “lolos verifikasi” pendidikan.
Perkara tersebut berakhir dengan putusan tidak dapat diterima, sedangkan temuan mengenai dokumen pendidikan menjadi bagian dari pertimbangan hukum Mahkamah.
0 Komentar